Seminar Nasional FH UKI : Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Undang-Undang di Indonesia

Jakarta- “Pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dapat dilakukan secara luring (off line) atau daring (on line), sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan kegiatan konsultasi publik melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, diskusi dan/atau kegiatan konsultasi publik lainnya,” ujar Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI, Dr. Dhahana Putra, dalam seminar nasional FH UKI dengan tema ‘Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Undang-Undang di Indonesia”, pada tanggal 21 September 2022 di Auditorium Graha William Soeryadjaya, UKI Cawang. 

Dr. Dhahana Putra menjelaskan bahwa hasil kegiatan konsultasi publik tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan rancangan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, telah memberikan dasar hukum untuk memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

Wakil Rektor UKI bidang Akademik dan Inovasi, Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H., membuka secara resmi jalannya seminar  nasional. ”FH UKI berdiri pada tanggal 15 Oktober 1958. FH UKI telah menyumbang kontribusi besar pada perolehan akreditasi perguran tinggi. Melalui seminar nasional ini, FH UKI dapat berkontribusi dalam Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Undang-Undang di Indonesia,”ujarnya.

“Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan ilmiah dalam rangka menyambut Dies Natalis ke 64 FH UKI. Fakultas Hukum UKI berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang salah satunya adalah Undang-Undang,” ujar Dekan FH UKI, Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.

Narasumber yang turut menjadi pembicara dalam kegiatan ini adalah Prof. Dr. Suparji, S.H., M.H. (Guru Besar Ilmu Hukum FH Universitas Al Azhar Indonesia), Bevaola Kusumasari, Ph.D (Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol UGM), Bivitri Susanti (Dosen STHI Jentera dan Anggota Constitutional and Administrative Law Society), Iftitahsari (peneliti Institute for Criminal Justice Reform). 

Dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol UGM, Bevaola Kusumasari, Ph.D mengutarakan bahwa partisipasi efektif warga negara dalam pembuatan kebijakan adalah jantung reformasi pemerintahan dan memiliki potensi untuk memperbaharui hubungan antara pembuat kebijakan dan warga.

Negara perlu menggunakan potensi penuh untuk memasukkan umpan balik warga dalam inisiatif pembuatan kebijakan untuk menciptakan kebijakan yang lebih baik yang berdampak positif pada kehidupan warga.

“Menerjemahkan kebijakan ke dalam perbaikan nyata untuk warga negara sangat tergantung pada tingkat dan waktu partisipasi dalam langkah yang berbeda dari siklus kebijakan,” ujarnya.

Menurutnya, seiring dengan meningkatkan digitalisasi dunia, partisipasi masyarakat melalui social networking site, digunakan sebagai sumber data baru untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur data. Data baru ini muncul dari berbagai sumber digital yang membentuk data besar untuk dapat digunakan untuk analisis kebijakan berbasis bukti.
 

Share this Post

DAFTAR E-BROSUR BEASISWA